PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROPINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
PIDATO GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011
DISAMPAIKAN OLEH : H. TUBAGUS ARIF, SAg
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
SENIN, 8 NOVEMBER 2010
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera untuk kita semua
Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta
Yang Terhormat Saudara Gubernur DKI Jakarta;
Para Pejabat Pemda Propinsi DKI Jakarta;
Para undangan dan hadirin yang kami hormati;
Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan karuniaNya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum fraksi-fraksi dalam mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011 yang menyangkut kepentingan masyarakat luas ini.
Saat ini kita masih dalam suasana duka dan keprihatinan yang mendalam atas berbagai bencana yang saat ini melanda ibu pertiwi di berbagai daerah seperti banjir bandang di Wasior, Tsunami di Mentawai dan Letusan Merapi di Jawa Tengah yang sampai saat ini masih berlangsung. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan mengajak kita semua untuk mendo’akan para korban. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepada mereka dan mengganti kehilangan yang dialami dengan yang lebih baik. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mengajak untuk membantu para korban bencana dengan cara dan kemampuan kita masing-masing.
Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati;
Pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 ini diawali dengan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam tahun 2010. Kondisi perekonomian nasional dan Jakarta yang membaik dan sangat kondusif pada tahun 2010 ternyata tidak diikuti dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik. Ini ditandai dengan realisasi belanja daerah yang sampai kuartal III tahun 2010 baru mencapai 39,64%. Penerapan e-procurement bukanlah alasan yang tepat atas pencapaian penyerapan belanja daerah yang rendah karena e-procurement justru akan mempermudah proses pengadaan dengan memperbaiki aspek integritas dan akuntabilitas proses.
Kinerja yang belum memuaskan ini juga ditunjukkan dengan tidak adanya kemajuan yang signifikan dalam upaya mengatasi masalah utama Jakarta yaitu kemacetan dan banjir. Kemacetan menjadi semakin parah tanpa ada langkah signifikan untuk mengatasinya dan tidak banyak kemajuan dalam perbaikan transportasi publik. Penyediaan pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki maupun jalur bersepeda yang semakin banyak penggunanya tidak menunjukkan tanda-tanda realisasi. Demikian pula dengan banjir yang semakin mudah terjadi dan semakin banyak titik banjir di wilayah DKI Jakarta.
Kinerja yang kurang juga terjadi dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas seperti pengembangan ekonomi masyarakat kelurahan (PEMK) yang nyaris tidak terdengar gaungnya dan belum banyak terlihat nyata di lapangan. Pengalokasian dana PEMK melalui LKM di kelurahan masih banyak menemui kendala dan terkesan tidak transparan. Manajemen dana penguatan kelurahan dan kecamatan juga masih memprihatinkan sehingga dampaknya tidak terasa bagi perbaikan pelayanan di kelurahan dan kecamatan. Pembenahan secara serius harus segera dilakukan mengingat program ini menjadi prioritas dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati;
Terhadap Rancangan Perda APBD 2011, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi terhadap beberapa indikasi positif dari kebijakan pemerintah propinsi DKI Jakarta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta. APBD 2011 menunjukkan adanya komitmen untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ditandai dengan upaya mempertahankan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan tetap diatas 20%, anggaran urusan kesehatan yang diupayakan lebih dari 8% meskipun masih dibawah 15% yang diharapkan. Demikian pula dengan upaya peningkatan dan perluasan jangkauan Jaminan pemeliharan Kesehatan. Apresiasi juga diberikan terhadap adanya alokasi anggaran untuk mengantisipasi perubahan iklim dan pemanasan global yang mulai dirasakan di Jakarta dan menjadi persoalan dunia.
Fraksi PKS juga mengapresiasi upaya peningkatan APBD sebesar 4,65% dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan sarana dan infrastruktur untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang nyaman dan modern. Dalam APBD 2011 juga pemerintah provinsi DKI Jakarta memperkuat desentralisasi anggaran dengan meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat pemerintahan di bawah. Namun hal ini harus didukung dengan kemampuan pengelolaan anggaran oleh pemerintahan di tingkat walikota, kecamatan dan kelurahan untuk pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan dan efisien.
Namun Fraksi PKS juga memberikan catatan penting terhadap kebijakan anggaran dalam APBD 2011 ini. Pertama, masih minimnya alokasi anggaran untuk fungsi lingkungan hidup yang hanya 4,9%, padahal Jakarta menghadapi persoalan lingkungan hidup yang serius. Sementara pada alokasi anggaran lainnya juga tidak terlihat upaya untuk perbaikan lingkungan hidup khususnya pencegahan banjir dengan pendekatan lingkungan. Kedua, dalam dedicated program di bidang kesehatan, pembiayaan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) belum menjadi fokus utama yang ditandai belum adanya upaya perluasan jangkauan JPK yang lebih signifikan. Apa yang sudah disebutkan dalam pidato gubernur masih sebatas rencana jangka panjang. Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dapat menjangkau dan melayani seluruh penduduk Jakarta masih jauh dari harapan, bahkan belum masuk dalam perencanaan.
Ketiga, dalam program prioritas pembangunan transportasi, program yang ditetapkan cenderung merupakan program jangka panjang. Hal ini berarti bahwa tahapan yang dilakukan pada tahun 2011 harus benar-benar terlaksana secara tepat. Karena jika mengalami keterlambatan, akan sangat mengganggu tahapan pembangunan berikutnya. Pembebasan tanah untuk MRT yang belum tuntas akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan monorail. Padahal monorail menjadi salah satu program prioritas bidang transportasi
Keempat, program Integrated Urban Railway tidak cukup jelas wujud programnya. Padahal sarana transportasi Kereta Api merupakan sarana yang sangat vital dan banyak digunakan masyarakat sehingga wujud programnya sangat diharapkan oleh masyaralat banyak dan efektif dalam mengurangi beban jalan dan kemacetan. Hal ini sekaligus menunjukkan belum fokusnya pembangunan sarana transportasi massal. Pemerintah provinsi DKI Jakarta lebih memilih untuk peningkatan jaringan jalan dalam kota termasuk tol dalam kota. Kebijakan ini tidak akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan carut marut angkutan umum kota sebagai sumber kemacetan di Jakarta
Penuntasan masalah busway dikhawatirkan juga tidak akan mencapai target seperi yang direncanakan mengingat pengoperasian dua koridor (IX dan X) yang sejak lama dibangun belum juga berjalan. Sementara sejumlah persoalan dalam operasional dan manajemen pengelolaan seperti armada yang belum mencukupi dan penyediaan bahan bakar gas yang harus tuntas dalam tahun 2011 namun belum disebutkan secara jelas dalam nota keuangan
Kelima, program penanganan banjir masih sangat mendalkan Kanal Banjir Timur (KBT) dan belum menyentuh penanganan sistem drainase secara menyeluruh khususnya di perkotaan. Sistem drainase yang buruk khususnya di pusat-pusat kota telah menjadi sumber banjir di jalan-jalan utama dan menyebabkan kemacetan luar biasa di Jakarta dalam sebulan terakhir. Selayaknya penaganganan drainase secara komprehensif menjadi program prioritas dalam tahun 2011 sebelum dampak yang diakibatkan semakin parah.
Keenam, program pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelurahan dan PPMK bina ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas (capacity building) para pengelola program tersebut dan penetapan fokus atas program yang dilakukan. Selama ini, pemerintahan ditingkat bawah seperti kecamatan dan kelurahan belum menjalankan fungsi sebagai urban manager dalam perencanaan pembangunan di tingkat bawah khususnya dalam mengakomodasi usulan pembangunan melalui Musrenbang dan Musbangcam. Proses partisipatif masih belum sepenuhnya berjalan dan proses Murenbang masih lebih banyak bersifat formalitas.
Ketujuh, alokasi anggaran untuk penerapan Good Governance yang sangat minim yaitu hanya Rp. 4,17 miliar. Sementara good governance merupakan salah satu masalah utama di Jakarta yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat buruk dan birokrasi tidak berjalan efektif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperluas cakupan pembenahan good governance meliputi pembenahan sistem dan prosedur, etos kerja pegawai dan perbaikan pelayanan publik dalam bidang administrasi pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Survei yang dilakukan berbagai lembaga nasional maupun Internasional masih menunjukkan penerapan good governance di Jakarta dalam peringkat yang rendah.
Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati;
Dalam kebijakan pendapatan daerah, Fraksi PKS memandang belum ada terobosan yang signifikan yang dilakukan. Upaya peningkatan kemampuan dan manajemen pengelolaan bisnis BUMD dan mengembangkan asset daerah melalui kerjasama strategis harus memiliki wujud program dan spesifik dan jelas serta hasil yang terukur. Selama bertahun-tahun pengelolan BUMD dan asset daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan dalam beberapa kasus justru membebani anggaran daerah. Pengelolaan asset daerah yang masih menjadi catatan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah provinsi DKI Jakarta seharusnya menjadikan perhatian yang lebih besar terhadap penataan dan pengelolaan asset ini. Sebagai kota modern, sudah seharusnya penataan asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) yang berbasis teknologi informasi mengingat nilai asset yang mencapai lebih dari Rp. 350 triliun dan seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan daerah jika ditata dan dikelola secara tepat.
Kebijakan pembiayaan daerah yang hanya mengandalkan SiLPA menyebabkan kemampuan pembiayaan daerah juga menjadi terbatas. Di sisi lain masih banyak dibutuhkan pembangunan infrastruktur dasar untuk masyarakat luas yang cukup mendesak seperti peningkatan sarana kesehatan untuk berbagai layanan, termasuk peningkatan rumah sakit daerah dan puskesmas rawat inap, sarana pendukung pendidikan, sarana transportasi maupun pendukung transportasi, pemukiman, air bersih dan ekonomi kerakyatan yang menyentuh langsung masyarakat bawah. Sementara jumlah SiLPA yang tersedia semakin terbatas. Dalam kondisi ini, maka alternatif sumber pembiayaan yang lain seperti penerbitan obligasi daerah layak dan perlu untuk dipertimbangkan di tahun 2011 guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur tersebut. Di negara-negara maju dengan pembangunan infrastruktur perkotaan yang pesat, penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah sudah menjadi bagian penting dalam pembiayaan daerah khususnya untuk menunjang pembangunan infrastruktur.
Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati;
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap bahwa butir-butir penting yang menjadi fokus kami dan disampaikan dalam pandangan umum benar-benar mendapat perhatian dan dapat dikaji. Atas segala perhatian hadirin sekalian, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan Terima Kasih.
Wallahu muafiq illa aqwamithoriq, Fastabiqul khairat
Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Jakarta, 8 November 2010
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua : H. Nurmansjah Lubis, SE AK MM AAIS
Sekretaris : Hj. Rifkoh Abriani, SPdi
http://www.pks-jakarta.or.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar